Ada
hal yang penting dibicarakan pula di sini, yaitu adanya
karakteristik-karakteristik lain lagi yang hendak dibicarakan di sini yang
menghambat dan menjadikan masalah pemerintah di bidang ekonomi.
Dualisme
Ekonomi
Hampir
semua negara di belahan bumi ini menghadapi sistem dualisme. Di kotakota,
perekonomian sudah bersifat industri dan uang digunakan secara luas. Sedangkan
di luar kota yaitu di desa-desa, perekonomian masih pada tingkat rendah
(subsisten). Lagi pula di beberapa negara terdapat daerah kantong bagi industri
asing (foreign enclave indutry) yang dapat menciptakan triplisme di daerah itu.
Industri di daerah kantong asing sudah ada tingkat ekonomi kapitalis tinggi dan
biasanya terdapat di sektor-sektor pertambangan terutama minyak bumi dan sektor
pertanian.
Iklim
Tropis
Umumnya
daerah-daerah terbelakang berada di daerah tropis. Mengapa demikian? Banyak
teori-teori yang mengemukakan bahwa rendahnya produktivitas karena adanya iklim
tropis. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya usaha manusia, adanya
penyakitpenyakit yang banyak di daerah tersebut dan keadaan pertanian yang
tidak menguntungkan.
Kebudayaan
yang Tidak Ekonomis
Kebudayaan yang tidak ekonomis di sini
maksudnya ialah sikap adat istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh
dari tenaga manusia untuk menaikkan tingkat hidupnya. Sehingga konsumsi yang
lebih tinggi atau tingkat hidup yang lebih tinggi kadang-kadang bertentangan
dengan kehendak untuk hidup dengan mempertahankan kebudayaan atau tradisinya.
Jumlah
Kapital Sedikit .
Di
negara berkembang seperti Indonesia, kapital merupakan faktor produksi yang
langka. Kelangkaan ini dapat berarti mutlak dan dapat pula berarti relatif
dalam hubungannya dengan investasi yang menguntungkan. Karena tenaga kerja di
negara sedang berkembang rendah, maka berarti bahwa pendapatan negara tersebut
juga rendah, sehingga tabungan sebagai sumber pembentukan kapital juga rendah.
Keadaan ini sering disebut dengan lingkaran setan (vicious circle).
Berikut
ini merupakan permasalahan-permasalahan ekonomi serta usaha-usaha yang dapat
dilakukan pemerintah.
|
Kegagalan
Ekonomi Pasar |
Campur
Tangan Pemerintah |
Kebijakan
Pemerintah |
|
Inefisiensi
Monopoli
Eksternalitas
Barang-barang
publik |
Mendorong
persaingan Campur
tangan dalam pasar Mendorong aktivitas
yang bermanfaat |
Undang-undang
anti trust, Deregulasi, Undang-undang anti polusi
Menyelenggarakan
pendidikan publik, membangun jembatan |
|
|
|
|
|
Ketidakadilan
Ketidakadilan
yang tidak dapat diterima menyangkut pendapatan dan kekayaan |
Redistribusi
pendapatan |
Pajak
progresif atas pendapatan dan kekayaan, Tunjangan-pendapatan (Gaji ke-13,
kupon makanan). |
|
Makro
ekonomi Siklus
bisnis (inflasi dan pengangguran tinggi) Pertumbuhan
ekonomi yang lamban |
Stabilisasi
melalui kebijakan makro ekonomi Merangsang
pertumbuhan |
Kebijakan
moneter (mengubah penawaran uang dan suku bunga), kebijakan fiskal (Pajak dan
program pengeluaran pemerintah). Investasi
dalam pendidikan Meningkatkan tabungan nasional dengan mengurangi defisit
anggaran atau meningkatkan surplus anggaran. |
Langkah-langkah
yang dapat ditempuh pemerintah agar kepercayaan masyarakat pulih sehingga
perekonomian negara menjadi baik antara lain sebagai berikut.
a.
Memfokuskan investasi di bidang
pengembangan sumber daya manusia Pengembangan sumber daya merupakan salah satu
investasi berharga demi kemajuan perekonomian suatu negara. Dengan sumber daya
manusia yang bermutu sumber daya yang lain dapat dimanfaatkan secara lebih
optimal. Contohnya pelatihan keterampilan para tenaga kerja melalui Balai
Latihan Kerja (BLK) dalam bidang teknik.
b.
Mengurangi masalah inflasi yang terlalu
tinggi Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga dalam suatu perekonomian yang
berlangsung secara terus-menerus. Mengurangi inflasi merupakan jalan terbaik
bagi sebuah negara lepas dari krisis ekonomi. Inflasi dapat diakibatkan oleh
naiknya harga barang dan jasa yang ada di pasar. Contohnya kebijakan menaikkan
BBM pada 1 Oktober 2005 mengakibatkan tingkat inflasi naik hingga 15,6%. Maka
pemerintah berusaha menurunkan inflasi tersebut dengan berbagai kebijakan
ekonomi.
c.
Menciptakan kondisi kompetitif yang
jujur (fair) bagi usaha kecil Kondisi kompetitif yang jujur bagi usaha kecil
dapat tercapai apabila didukung administrasi/birokrasi pemerintahan yang jujur
pula. Contohnya pemerintah perlu menertibkan bank-bank yang sengaja mempersulit
proses pencairan kredit bagi pengusaha kecil, dapat juga dilaksanakan dengan
meningkatkan akses kelompok ekonomi kecil terhadap berbagai sumber daya
ekonomi, yaitu terutama modal, tanah, serta informasi dan teknologi.
d.
Mendorong pembentukan lembaga penjamin
bagi usaha kecil untuk pinjaman yang lebih besar Sebuah usaha jika ingin
memproduksi dan bersaing di pasar nasional maupun internasional memerlukan
banyak modal (kapital), sedangkan modal tersebut didapat selain dari modal
sendiri, juga dari modal pinjaman yang lebih besar. Oleh karena itu pemerintah
juga perlu memotivasi munculnya koperasi-koperasi dan bank perkreditan rakyat
dalam memberikan dan mengutamakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha
kecil.
e.
Mendorong investasi pada infrastruktur
fisik Kegiatan ekonomi suatu negara dapat berjalan lancar apabila pemerintah
mempunyai komitmen untuk mendorong investasi pada infrastruktur fisik.
Contohnya mendorong para investor dalam pembangunan bandara dan jalan tol.
f.
Kestabilan neraca pembayaran dan
nilai tukar uang Di sini pemerintah dalam menjaga kestabilan neraca pembayaran
ialah dengan meningkatkan kegiatan ekspor dan membatasi barang-barang impor
terutama yang ilegal. Jika devisa negara meningkat karena kegiatan ekspor, maka
nilai tukar uang terhadap mata uang asing dapat stabil dan dapat dikendalikan.
Contohnya pemerintah berusaha mendorong kegiatan ekspor dalam bidang
manufaktur/nonmigas, serta membatasi impor gula ilegal yang dapat merugikan
petani dan harga gula di pasaran.
Di
bawah ini terdapat kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan pemerintah,
yaitu:
a.
Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal
merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran
pemerintah/anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya pengenaan
pajak penghasilan, cukai rokok.
b.
Kebijakan Moneter Kebijakan moneter
merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/bank sentral dalam penawaran uang
dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya
pemerintah menetapkan jumlah uang yang beredar dan peningkatan suku bunga
tabungan.
c.
Kebijakan Segi Penawaran Kebijakan segi penawaran
adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan efesiensi perusahaan,
sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan murah. Contohnya
pemerintah bekerja sama dengan LIPI dan universitas-universitas mengembangkan
mesin teknologi perusahaan yang efisien dan tepat guna.
d.
Kebijakan Energi Kebijakan energi adalah
kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang di
dalamnya terdapat usaha penghematan energi. Contohnya ialah anjuran pemerintah
untuk menggunakan kendaraan yang menggunakan energi listrik/non BBM, guna
mengurangi konsumsi masyarakat terhadap BBM. Misal: KRL (Kereta Rel Listrik).
e.
Kebijakan Penetapan Harga Kebijakan
penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat
tertentu terhadap komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya
adalah bahan bakar minyak merupakan salah satu komoditas yang menguasai hajat
hidup orang banyak, maka pemerintah menentukan harga bensin Rp4.500,00 per
liter.
f.
Kebijakan Neraca Pembayaran
Kebijakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna memengaruhi nilai
tukar. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Contohnya
adalah peningkatan ekspor nonmigas, mendorong industri kecil di Indonesia untuk
melakukan kegiatan ekspor-impor.
Di
bawah ini terdapat kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan pemerintah:
a.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan
fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan
pengeluaran pemerintah/APBN untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya
pengenaan pajak penghasilan, cukai rokok.
b.
Kebijakan Moneter
Kebijakan
moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/bank sentral antara lain
dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran
agregat. Contohnya pemerintah menetapkan jumlah uang yang beredar dan
peningkatan suku bunga tabungan.
c.
Kebijakan Segi Penawaran
Kebijakan
segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan
efesiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan
murah. Contohnya pemerintah bekerja sama dengan LIPI dan
universitas-universitas mengembangkan mesin teknologi perusahaan yang efisien
dan tepat guna
Comments
Post a Comment